Pendidikan Jangan Lagi Sekadar Cari Ijazah dan Gelar

LABUAN BAJO, KOMPAS.COM - Dalam beberapa dekade terakhir, pendidikan di Indonesia hanya ditujukan untuk meraih ijazah dan gelar akademik semata dibandingkan pendidikan watak dan karakter. Akibatnya, terjadi kemerosotan moral dan etika di tengah masyarakat Indonesia, mulai dari kalangan elite sampai kalangan bawah. Inilah keprihatinan yang disampaikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Prof. DR. Moh. Mahfud MD, dalam makalah orasi kebangsaan" Peran Strategis Pendidikan sebagai basis membangun karakter Bangsa" menyambut HUT Seminari Beato Yohanes Paulus II di Labuan Bajo, Kamis (23/8/2012).

Menurutnya, di Indonesia, orang terdidik saja sudah mengalami kemerosotan moral. Mengapa ini terjadi? Pendidikan yang diterapkan di lembaga-lembaga pendidikan hanya mendidik anak supaya memiliki kecerdasan otak dan tidak pernah mendidik untuk membangun karakter hati. Padahal, lanjutnya, karakter seseorang dibangun melalui proses pendidikan. Mahfud mengatakan, proklamator kemerdekaan Indonesia, Ir. Soekarno, saja menuangkannya dalam frase 'mencerdaskan kehidupan bangsa', bukan 'mencerdaskan otak'.

"Pendidikan Indonesia harus berpedoman pada tiga hal penting yakni ada integrasi antara Ilmu dan Iman. Ilmu dikembangkan atas kontrol dari ajaran-ajaran agama. Kedua, kebenaran yang harus ditanamkan di semua lembaga pendidikan di Indonesia. Ketiga, Ilmu pengetahuan dan teknologi harus memihak kepada keselamatan manusia di bumi ini," ungkapnya.

Ilmu pengetahuan dan teknologi, lanjutnya, tetap penting. Namun, harus dikembangkan untuk keselamatan manusia di dunia. Selanjutnya, Mahfud menjelaskan, pendidikan di Indonesia bukan saja memberantas buta huruf melainkan memberantas buta hati yang menyebabkan terjadinya kemerosotan moral dan etika.

Mahfud menilai, moral dan etika bangsa Indonesia sudah luntur. Oleh karena itu, pendidikan moral Pancasila, harus kembali dibangkitkan dan diterapkan dalam kurikulum pendidikan.

Saat dialog, salah seorang hadirin menyampaikan bahwa 20 persen anggaran pendidikan di Indonesia dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur dan dari APBD Kabupaten Manggarai Barat hanya digunakan untuk pembangunan fisik, bukan untuk pembangunan karakter dan watak kebangsaan.

Mahfud menanggapinya dengan mengatakan bahwa Indonesia harus membenahi kualitas birokrasi yang bobrok. Untuk membenahinya, pendidikan dasar sampai sekolah menengah atas harus diatur dengan baik dengan mendidik watak dan mental anak sekolah. Romo Vikaris Jenderal Keuskupan Ruteng, Pastor Laurens Sopang Pr mengatakan, korupsi yang merajalela di Indonesia juga disebabkan watak yang tidak lagi memiliki moral dan etika. Sopang sepakat, pemerintah harus membangkitkan kembali pendidikan moral Pancasila di seluruh sekolah di Indonesia.

Read more »

Harkitnas Harus Jadi Inspirasi Kebangkitan Pendidikan

JAKARTA, KOMPAS.com - Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) yang diperingati setiap 20 Mei harus menjadi inspirasi kemajuan pendidikan nasional.

Hal itu dikatakan Anggota Komisi X DPR, Raihan Iskandar, Sabtu (19/5/2012) malam kemarin, di Jakarta.

Ia mengungkapkan, sejarah lahirnya kebangkitan nasional pada 1908 disebabkan oleh munculnya kaum terpelajar.

Menurutnya, tokoh-tokoh pergerakan nasional yang menjadi penggerak munculnya organisasi-organisasi modern pada masa itu, seperti Dr. Wahidin Sudirohusodo, dr. Sutomo, Soekarno, Agus Salim, dan sebagainya lahir dari dunia pendidikan.

"Pengaruh pendidikan pada masa perjuangan membuka kesadaran kaum terpelajar untuk bangkit dari keterpurukan sebagai bangsa yang terjajah," ujarnya.

Kala itu, lanjut dia, meski awalnya Belanda hanya membuka sekolah-sekolah bagi golongan bangsawan dan mampu, tetapi justru dimanfaatkan oleh golongan elit Indonesia untuk mengubah nasib bangsanya.

"Oleh karena itu, momentum hari Kebangkitan Nasional tahun ini harus dijadikan inspirasi bagi Pemerintah untuk memajukan bangsa melalui pendidikan," ujarnya.

Politisi asal fraksi partai PKS ini menegaskan, pemerintah perlu membuat akselerasi kebijakan dalam bidang pendidikan untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang maju dan beradab.

Menurutnya, akselerasi kebijakan pendidikan itu harus dilakukan pemerintah dengan keberanian melakukan investasi yang optimal melalui pemberian akses seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk menikmati pendidikan mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD) sampai di bangku perguruan tinggi.

Dengan demikian, ia berpendapat jika pemerintah benar-benar serius ingin menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju dan beradab, pemerintah harus menjadikan pendidikan sebagai kebijakan yang bersifat menyeluruh, tidak diskriminatif, dan harus dapat dinikmati oleh setiap warga negara Indonesia.

"Pemerintah harus membiayai penyelenggaraan pendidikan. Tak cukup hanya dengan memulai program wajib belajar 12 tahun, tetapi juga harus dapat menekan biaya kuliah di perguruan tinggi yang sampai sekarang belum bisa terjangkau oleh sebagian besar masyarakat Indonesia," tandasnya.

Sumber :
http://edukasi.kompas.com/read/2012/05/20/08272310/Harkitnas.Harus.Jadi.Inspirasi.Kebangkitan.Pendidikan

Read more »